Psikologi Transformatif: [psikologi_transformatif] Kedaulatan Politik

Kedaulatan Politik

Belum lama ini penulis diundang seminar dan kuliah umum di tiga
perguruan tinggi kota Trengganu Malaysia. Ada pemandangan menarik di
sana,yaitu banyaknya tulisan besar terpampang di depan gedung-gedung
kantor pemerintahan yang berbunyi DAULAT TUANKU. Pada tradisi
kerajaan, kalimat daulat tuanku merupakan kalimat kesiapan untuk
menjalankan titah raja sehingga kalimat itu pasti diucapkan pada awal
kalimat seorang pejabat atau seorang menteri ketika melapor kepada
raja atau ketika menyatakan kesiapan menjalankan perintah raja,
seperti tradisi di TNI mengucapkan kalimat siap.

Pada era modern sekarang, tulisan besar Daulat Tuanku di Malaysia
merupakan peneguhan system politik bahwa kedaulatan politikdi Malaysia
itu ada di tangan para sultan. Malaysia memang Negara kerajaan
konstitusional (seperti Inggris dan Belanda) yakni gabungan dari
beberapa kesultanan dan secara bergiliran seorang Sultan dipilih
menjadi Yang Dipertuan Agong. Sedangkan pemerintahan sehari-hari
dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui proses
demokrasi.

Kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulah yang artinya kekuasaan atau
giliran berkuasa. Kata Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiah dalam
sejarah digunakan untuk menyebut kekuasaan dinasti Umayyah dan dinasti
Abbasiah. Sekarang kata daulah –duwal digunakan untuk menyebut Negara.

Tiga Kedaulatan
Berbicara tentang kedaulatan sebagai system kekuasaan sesungguhnya ada
tiga wilayah kekuasaan; Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Hukum dan
Kedaulatan Tuhan. Jika disebut kedaulatan rakyat maka artinya rakyat
memegang kekuasaan Negara, diwujudkan melalui pemilihan umum dimana
rakyat memilih wakil-wakilya untuk duduk di lembaga tertinggi Negara
(di Indonesia Majlis Permusyawaratan rakyat atau MPR) dan lembaga
tertinggi itu pada era sebelum reformasi memilih Presiden untuk
menjalankan kekuasaan rakyat.

Selanjutnya Presiden disebut pemegang mandataris MPR. Kini kedaulatan
rakyat tidak lagi diberikan kepada MPR tetapi langsung diberikan
kepada presiden melalui pilpres langsung dan kepada gubernur bupati
melalui pilkada langsung. Nuansa pemberian kedaulatan langsung ini
bisa positip bisa negatip. Positipnya, pilihan langsung menghilangkan
manipulasi yang selama ini berlangsung melalui praktek dagang sapi,
negatipnya sering terjadi perilaku anarkis kelompok yang mengatas
namakan rakyat.

Ide penunjukan gubernur tanpa lewat pilkada dari Pak Muladi (Lemhanas)
difahami sebagai upaya mengurangi ekses kedaulatan rakyat langsung
yang bisa melemahkan otoritas Pemerintah, toh Presidennya sudah
dipilih langsung. Eksekusi kedaulatan rakyat langsung memang meriah,
tetapi sesungguhnya biayanya terlalu mahal,menghabiskan energi
masyarakat. Memang masyarakat Indonesia itu sangat beragam, ada
lapisan masyarakat ultra modern, modern, urban, tradisionil dan
terbelakang. Bagi masyarakat ultra modern, kebebasan rakyat sudah
sangat membosankan, tetapi bagi lapisan urban,mereka justeru sedang
asyik-asyiknya menikmati kedaulatan rakyat melalui kebebasan memilih.

Sedangkan kedaulatan hokum dianut karena Indonesia adalah Negara
hokum. Kedaulatan hokum bermakna bahwa hukumlah yang harus menjadi
panglima sehingga hokum tidak boleh diatur oleh kepentingan politik,
hokum yang harus mengatur politik, tidak sebaliknya politik mengatur
hokum. Dalam bidang ini kita harus mengakui betapa lemahnya kedaulatan
hokum di negeri kita, karena seringkali hokum bukan saja diatur oleh
politik,tetapi bahkan oleh tangan-tangan kotor koruptor. Di Indonesia
kini banyakhalbaru yang menarik.

DPR membuat Undang-undang, Pemerintah menjalankan Undang-Undang.
Mahkamah Konstitusi mengawasi Undang-Undang itu sendiri. Jika
Pemerintah diawasi oleh DPR dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan
politik, Pemerintah dan DPR diawasi oleh aparat hokum sebagai penegak
hokum. Semua lembaga tinggi negara ada yang mengontrol, nah Mahkamah
Konstitusi yang keputusannya mengikat justeru tidak ada yang
mengontrol kecuali dirinya sendiri Dalam perspektip ini Mahkamah
Konstitusi seperti memegang kedaulatan Tuhan.

Kedaulatan Tuhan dalam Politik
Secara teologis manusia bisa memegang kedaulatan Tuhan karena manusia
adalah khalifah (wakil)Nya. Manusia sebagai khalifah bukan saja diberi
hak untuk mengelola alam ini, tetapi juga berhak menegakkan hokum
Tuhan di muka bumi,misalnya menghukum mati pembunuh..Tetapi bagaimana
menegakkan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan bermasrakat, tiap bangsa
dan tiap lapisan masyarakat memiliki cara berfikir yang berbeda-beda.

Yang pertama-tama mengklaim sebagai pemegang otoritas Tuhan dalam
Negara adalah "Kepala Negara" Vatikan, yakni Paus.. Di kalangan
Katolik ada keyakinan bahwa pangkat kepausan itu berasal dari Tuhan,
oleh karena itu kaisar-kaisarpun harus dimahkotai oleh Paus. Menurut
Paus Innocent III (1198-1216) Paus kurang besar dari Allah tetapi
lebih tinggi dari manusia. Klaim ini tidak serta merta diterima karena
mythos Rumawi juga menyatakan bahwa Kaisar adalah penguasa dunia dan
"Putera Tuhan".

Konflik dua otoritas Tuhan ini mewarnai sejarah politik Eropa,
terkadang Paus bisa mengendalikan kaisar, terkadang Kaisar bisa
memainkan bola politik Paus. Raja Hendrik IV (Jerman) malah berani
menyerang Roma,membuang Paus dan mengangkat Paus baru. Ketika Paus
Urbanus VI didukung Jerman dan Inggris, Perancis mengangkat Paus
sendiri yang berkedudukan di Avignon. Raja Henry VIII (inggris) malah
berani memisahkan diri dari Roma mendirikan Gereja Anglikan dimana
Raja adalah kepala Gereja.

Konsili Pisa (1409) menambah ruwet karena melahirkan tiga orang
menduduki tahta kepausan secara bersamaan. Kini Negara Vatikan menjadi
sangat unik, wilayah negaranya sangat kecil di tengah kota Roma ibu
kota Italy, tetapi wilayah politiknya sangat luas. Hubungannya dengan
para "kaisar" pada era globalisasi juga sangat unik, saling memanfaatkan.

Dalam sejarah Islam, kedaulatan Tuhan juga diklaim oleh para sultan,
terutama para sultan yang repressip. Teologi yang dikembangkan juga
teologi Jabariah (predestination) yang memandang kehadiran sultan
sebagai kehendak Tuhan, oleh karena itu faham yang dikembangkan adalah
bahwa sultan adalah bayang-bayang tuhan di muka bumi (dzillulloh fil
ardh). Sultan-Sultan atau raja-raja di Jawa juga berada dalam nuansa
ini,oleh karena itu kata-kata raja dianggap sebagai kata-kata tuhan,
apapun harus berlaku, tidak bisa dicabut, sabda pendito ratu. Di Iran
pasca Syah Reza Pahlevi, aplikasi kedaulatan Tuhan dalam politik
diatur secara lebih konseptual dalam apa yang disebut wilayat al
faqih, yakni bahwa kekuasaan politik tertinggi ada pada Ayatullah al
`Uzma. Demokrasi boleh berjalan tetapi kesemuanya bisa diveto oleh
Ayatullah al`Uzma sebagai pemegang kedaulatan Tuhan.

Kedaulatan Tuhan dalam Partai Politik di Indonesia
Tanpa disadari ternyata teologi politik Syi`ah dianut oleh
partai-partai politk Indonesia, terutama partai-partai Islam. Yang
pertama menjalankan system ini adalah NU, baik sekarang ketika menjadi
ormas maupun dulu ketika masih sebagai Partai Politik. Di dalam NU,
kekuasaan tertinggi dipegang oleh Rais `Am Syuri`ah. Rais`Am bisa
menveto semua keputusan lembaga dibawahnya. Karena lembaga Syuriyah
ini dipersepsi lebih dekat vertikalnya ke kedaulatan Tuhan, maka dasar
keputusannya melalui prosedur salat istikharah,yakni mohon Tuhan
sendiri yang memilihkan keputusan yang terbaik.

Sudah barang tentu, seperti juga yang berlangsung di kepausan atau
wilayatul faqih Iran, efektifitas ini sangat bergantung kepada
kewibawaan pribadi rais `am. Ketika pengurus tanfidziyahnya lebih
"cerdas" atau "nakal" maka otoritas syuriyah ternyata bisa digoyang.
Pola NU juga menurun ke PKB. Di PKB, ketua Dewan Syuro adalah pemegang
kedaulatan politik tertinggi.Maka Matori Abdul jalil, Alwi Syihab dan
sekarang Muhaimin Iskandar nggak bisa tidak harus pandai-pandai
menempatkan diri dibawah bayang-bayang kedaulatan tuhan yang dipegang
oleh ketua Dewan Syuro, yang sekarang dipegang oleh Gus Dur. Jika
tidak maka ia bisa kualat.

PKS ternyata juga memakai system ini. Kedaulatan politik tertinggi PKS
dipegang oleh Majlis Syuro, oleh karena itu persaingan politik intern
PKS tidak heboh, karena semangat yang dikembangkan adalah sami`na wa
atho`na (kepatuhan) kepada Majlis Syuro. Partai Bulan Bintang dan
Bintang Bulan (PBB) juga memakai struktur ini, meski kewibawaan Majlis
Syuronya tidak terlalu disakraalkan. Golkar pada zaman orde Baru
sesungguhnya juga menjalankan konsep ini, karena kedaulatan politik
tertinggi Golkar tetap dipegang oleh Ketua Dewan Pembinanya. Partai
Demokrat juga mengenal institusi Dewan Pembina. Tetapi dalam AD ART
nya Dewan Pembina tidak disebut memiliki otoritas setingkat kedaulatan
tuhan, dibatasi hanya mengarahkan perjuangan, memberikan pembinaan dan
menerima laporan.

Wassalam,
agussyafii

==============================================
Sekiranya berkenan mohon kirimkan komentar anda melalui
achmad.mubarok@yahoo.com atau http://mubarok-institute.blogspot.com
==============================================