Psikologi Transformatif: [psikologi_transformatif] Fwd: Press Release: Depkeu Tolak Donasi Masyarakat Untuk Penyelamatan Hutan

Depkeu Tolak Donasi Masyarakat untuk Penyelamatan
Hutan Indonesia. Masyarakat tetap bergerak, donasi
untuk penyelamatan hutan terus berlangsung ......

salam hangat
andre
http://ruangasadiru mahkata.blogspot .com

--- relasi.media@ walhi.or. id wrote:

Siaran pers
WALHI/Friends of The Earth Indonesia

Kelanjutan Kampanye HAPUS PP no.2 tahun 2008

Depkeu Tolak Donasi Masyarakat untuk Penyelamatan
Hutan Indonesia

Jakarta, Senin, 10 Maret 2008-
Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia
menolak semua donasi masyarakat yang menyumbangkan
dananya kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(Walhi), dengan alasan Depekeu tidak mempunyai
mekanisme untuk menyimpan dana masyarakat tersebut.

Demikian ditandaskan oleh PLH Kabag Pengelolaan Opini
Publik Biro Humas Setjen Depkeu, Agung Ardhianto,
Senin (10/3), di ruang Pers Depkeu saat menerima
perwakilan Walhi, dan Solidaritas Perempuan serta
jaringannya yang ingin menyerahkan donasi kepedulian
para ibu se-Jabotabek untuk bisa menyelamatkan hutan
Indonesia dari diberlakukannya PP no.2 tahun 2008,
sebesar Rp 281.500 dalam bentuk uang recehan logam.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Chalid Muhammad dan
Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan,
Salma Safitri Rahayaan, serta beberapa perwakilan
para Ibu se-Jabotabek langsung menyatakan keberatan.

"Kami tidak bisa menerima secara fisik uang ini. Tidak
ada mekanismenya di sini untuk menerima uang ini.
Lagipula pemerintah telah menunjuk 13 perusahaan untuk
bisa mengelolanya dan tentu saja dengan ketentuan
syarat yang berlaku dari PP tersebut. Jadi kami tidak
bisa menerima uang ini, karena kami tidak tahu mesti
di postingkannya kemana. Kami tidak bisa menerimanya
secara fisik. Tapi jika hanya simbolisasi tanda
terima, mungkin bisa saja. Tapi tidak uang ini. Kami
juga mengembalikan uang yang Anda berikan minggu lalu
sebesar Rp 1.614.000," jelas Agung yang kali ini tidak
sendirian. Dia didampingi oleh Sumihar (Kasubdit
Kementrian Sumber Daya Migas dan Sumber daya Alam
Depeku), dan Dendi (Kabiro Hukum Depkeu).

Namun Chalid Muhammad menyatakan bahwa pihaknya tidak
merasa salah alamat untuk menyerahkan donasi itu ke
Departemen Keuangan. Depkeu jelas muara semua uang
negara harus disalurkan. Lebih dari itu Walhi juga
menandaskan bahwa dalam PP no 2 tahun 2008 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari
Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan
Diluar kegiatan kehutanan- dengan mengalihkfungsikan
hutan produksi dan lindung dengan tarif sewa Rp 120-
300 / m- sama sekali tidak pernah disebutkan 13
perusahaan yang dimaksud.

"Kami telah membaca dengan teliti satu persatu,
termasuk efek hukumnya, tidak ada satu pun dalam
klausul setiap pasal dalam PP tersebut yang
menyebutkan adanya 13 perusahaan itu. Coba tunjukkan
pada kami jika itu memang ada. Supaya Anda tahu, PP
ini tidak hanya untuk pertambangan tapi terbuka untuk
kegiatan lain yang mengancam segala kehidupan hutan
kita.

Anda tahu, PP ini jelas hanya untuk stimulus bagi
lahirnya sebuah perizinan bagi perusahaan tambang yang
hingga sekarang mulai antri melakukan konsolidasi
untuk mendapatkannya. Sesungguhnya ada 150 perusahaan
tambang antri untuk izin dengan sewa tarif murah itu
untuk beroperasi di hutan-hutan Indonesia. Namun
karena ada desakan dari kami dan kawan-kawan jaringan
kami serta masyarakat sipil, dan pengajuan PP ini ke
Mahkamah Konstitusi, sehingga setidaknya, sekarang itu
masih tertunda. Keppres memang diciptakan dengan
mengatakan mereka hanya mengizinkan 13 perusahaan,"
tandas Chalid.

Namun demikian, tandas Chalid lagi, tujuan mereka ke
Depkeu bukan berdebat tentang hal itu. Pihaknya hanya
ingin agar Depkeu bisa secara serius dan
sungguh-sungguh untuk mendesak pihak terkait agar
segera membicarakan mekanisme yang jelas tentang
aspirasi dan kepedulian masyarakat yang ingin
menyelamatkan hutan Indonesia dari kegiatan tambang.
Itu harus dilakukan jika pemerintah masih "ngeyel"
tidak mau mencabut PP yang jelas akan menimbulkan
bencana ekologis yang parah ke depan bagi Indonesia.

"Mekanisme harusnya bisa segera dibentuk untuk
merespon kepedulian ini. Sehingga masyarakat yang
ingin berkontribusi untuk penyelamatan hutan Indonesia
secara nyata dan langsung bisa segera dilakukan. Jika
memang jumlah 2,7 triliun dari hasil sewa murah itu
bisa menambah APBN yang diperoleh dari perusahaan
tambang yang merusak hutan kita, maka kami akan
mengupayakannya agar hutan kita terselamatkan dan
bangsa ini terhindar dari bencana yang lebih parah,"
tandas Chalid.

Dia menandaskan bahwa saat ini Walhi telah
mengumpulkan Rp 4.523.814.000 dari hasil komitmen 528
orang yang secara kesadaran dan kepedulian tinggi
menghubungi Walhi ingin berdonasi dari jumlah Rp
1.000- 20 jutaan. Mereka berharap hutan-hutan tersebut
tidak diserahkan kepada perusahaan tambang. Setidaknya
areal itu jika dihitung mencapai 15.079.380,87 m2. Dan
kepedulian itu dan keinginan berdonasi itu kini
semakin bertambah serta berdatangan ke Walhi.

"Bagaimana bapak bisa mengukur kepedulian dan
keikhlasan kami untuk menyelamatkan anak cucu kami
dari segala bencana ini dilihat sebagai fisik. Ini
rasa kepedulian kami yang sungguh-sungguh, nilai
perjuangannya, meski ini hanya uang receh," jelas
salah seorang wakil Ibu yang ikut hadir menyerahkan
uang receh itu di Depkeu.

Sangat mengharukan
Sementara Rully Syumanda, Pengkampanye Hutan Walhi,
menyebutkan bahwa respon masyarakat Indonesia yang
berkeinginan menyelamatkan hutannya sangat luar biasa.
Bahkan masyarakat dari luarnegeripun ingin berhimpun
dan mendonasikan lewat Walhi guna menyelamatkan hutan
Indonesia.

"Sangat mengharukan menyaksikan begitu banyak orang
yang prihatin dengan rencana penyewaan hutan lindung
kepada indutsri pertambangan. Komitmen mereka untuk
memberikan donasi penyelamatan hutan kepada Walhi
menunjukkan masyarakat kita sungguh sangat peduli akan
masa depan bangsa ini. Sudah waktunya pemerintah
mendengar secara serius suara mereka ini," tandasnya.

Rulli juga menandaskan bahwa saat ini Walhi tengah
menyusun sistem dan mekanisme donasi tersebut untuk
memudahkan masyarakat menyuarakan komitmennya terhadap
penyelamatan hutan dari industri pertambangan. Salah
seorang di antaranya berasal dari seorang ibu rumah
tangga di Jakarta yang berjanji akan menyisihkan uang
belanjanya setiap hari untuk menyelamatkan hutan
Indonesia. Donatur lainnya berasal dari buruh harian
di sebuah pakbrik Tangerang yang berkeinginan untuk
mendonasikan uangnya untuk menjamin lingkungan yang
sehat bagi anaknya yang baru lahir.

Ditambahkan juga oleh Chalid, bahwa kebijakan keliru
sebenarnya bisa diperbaiki. Pemerintah bisa mencabut
secara sukarea PP no 2 tahun 2008 itu sekaligus
menghentikan segala kebijakan dan aktivitas
pertambangan di hutan lindung.

"Ada ribuan dan mungkin jutaan masyarakat kita di luar
sana yang sangat prihatin dengan kebijakan ini dan
mereka bersedia menyisihkan sebagian uangnya untuk
mneyelamatkan hutan tersisa kita," tambah Chalid.

Sementara selain mempersiapkan diri untuk mendesak
pemerintah cabut PP tersebut lewat jalur sistem, Walhi
dan jaringannya juga terus melakukan aksi lanjutan
Cabut PP no2 tahun 2008, tiap pekannya. Kali ini
Solidaritas Perempuan dan perwakilan perempuan Papua
menyatakan dukungan penuh untuk menyerukan CABUT PP
no.2 tahun 2008. Dalam aksi itu para perempuan
berorasi dan membawa pohon berdaun kerupuk yang
menjelaskan murahnya harga sebuah hutan Indonesia.
Mereka juga menyatakan bahwa pertambangan di hutan
lindung jelas akan mengancam hidup dan kehidupan anak
cucu mereka di masa mendatang. (***)

No kontak:
Chalid Muhammad (Direktur Eksekutif Nasional Walhi) :
0811847163
Rulli Syumanda (Kampanye Kehutanan Walhi Nasional:
0813 199 66 998
roelly@walhi. or.id

__________________________________________________________
Be a better friend, newshound, and
know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now. http://mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ