| PM Belanda: Geert Wilders Bertanggungjawab |  |  |
| Minggu, 02 Maret 2008 | |
| Pihak pemerintah Belanda telah berkali-kali meminta Geert Wilders membatalkan penayangan film "Anti Islam". Namun pembenci Islam itu tetap akan meloloskan niatnya  Hidayatullah.Kendati demikian Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende menekankan kepada pemimpin Partai untuk Kebebasan, PVV, kemungkinan dampak filmnya, yang konon hampir selesai dan akan diluncurkan dalam beberapa pekan. Dalam jumpa pers Balkenende mengatakan, jelas sudah film itu akan menimbulkan reaksi luar biasa, walaupun saat ini tidak seorang pun tahu tentang film itu. Sebagai contoh, Balkenende menyebut ancaman pihak Taliban yang akan menyerang militer Belanda di Afganistan. Walaupun cemas, kabinet tidak akan terang-terangan mengimbau Wilders agar tidak meluncurkan filmnya. Balkenende mengatakan bahwa kabinetnya mendukung penuh kebebasan berpendapat. Menurut sang perdana menteri Wilders sendirilah yang menentukan apakah akan meluncurkan filmnya atau tidak. Namun, tambah Balkenende, ia harus memperhitungkan reaksi keras dari dalam dan luar negeri. Tidak Digubris Tanggal 28 Pebruari kemarin, Menteri Luar Negeri Belanda Maxime Verhagen masih berpendapat lain. Mengingat kepentingan orang Belanda di luar negeri, maka sangatlah tidak bertangggungjawab meluncurkan film tersebut, katanya. Verhagen didukung organisasi usahawan VNO-NCW, organisasi usaha kecil menengah MKB-Nederland dan organisasi petani LTO-Nederland. Dalam sebuah pernyataan bersama mereka mengatakan 'ucapan-ucapan yang menghina dan sikap tidak sopan' tidak menciptakan suasana toleran. Padahal dunia usaha sangat membutuhkan iklim yang toleran. Sementara ini Geerts Wilders menyatakan tidak menggubris imbauan Balkenende. Penjelasan Sementara itu, kelompok pro Wilders meminta pemerintah Belanda bersama-sama dengan negara-negara Uni Eropa lain diminta ikut menjelaskan kepada dunia mengapa film "anti-Islam" yang dibuat oleh anggota parlemen Belanda Geert Wilders, agar tidak dilarang. Permintaan ini datang dari Alexander Pechtold anggota parlemen Belanda dari partai liberal kiri, D-66. Menurut Pechtold, pemerintah Belanda harus menjelaskan tentang makna demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat di Eropa. Anggota parlemen Belanda Alexander Pechtold menegaskan bahwa diskusi mengenai film "anti-Islam" yang tengah digarap oleh Geert Wilders, terlalu banyak menyorot panggung politik Belanda saja. "Kabinet berulangkali memperingatkan Geert Wilders mengenai dampak dari film tersebut", tegas Pechtold. "Sebenarnya harus lebih banyak diberikan penjelasan ke dunia luar. Kami dibesarkan dalam suasana demokrasi dan kebebasan menyatakan pendapat. Lain halnya di luar negeri. Disana kelompok-kelompok fundamentalis menggunakan film semacam itu untuk menebar kebencian terhadap Barat. Harus dijelaskan apa arti dan makna dari undang-undang yang paling mendasar tersebut. Mungkin perdana menteri Jan-Pieter Balkende perlu memberikan penjelasan lewat televisi Al Jazeera, mengenai hal tersebut. Atau menteri muda Aboutaleb (red: keturunan Maroko) yang fasih berbahasa Arab," katanya. Pemerintah Belanda tidak hanya harus memberikan penjelasan sendiri saja, tambah Pechtold. Negara-negara Uni Eropa lain juga punya kepentingan. "Misalnya kasus karikatur Denmark bisa terjadi di mana saja. Sebenarnya harus dibentuk suatu sikap bersama dengan Dewan Eropa. Demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat, lahir di Eropa. Tetapi sekarang nampaknya seolah-olah setiap negara Uni Eropa harus menyelesaikannya sendiri". Sejauh ini, Belanda belum sepenuihnya berhasil menjelaskan situasinya. Perdana menteri Balkenende memperingatkan bahwa film yang tengah digarap oleh Geert Wilders itu bisa memicu kekerasan terhadap warga Belanda dimanapun mereka berada, bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian. Sinyal pertama, menurut sang perdana menteri sudah tampak. Ia menyebut soal ancaman dari Taliban untuk menyerbu militer Belanda yang berada di Afghanistan, atau pramugari-pramugari Belanda yang takut bertugas ke negara-negara tertentu. Menteri kerjasama pembangunan Belanda Koenders sementara itu telah pula membatalkan kunjungannya ke Somalia setelah menerima ancaman. Pechtold selanjutnya menambahkan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada di pundak Geert Wilders sendiri, apakah ia akan memutar film tersebut atau tidak. Setelah film itu diputar barulah pihak kejaksaan agung dapat memutuskan, apakah film tersebut melanggar Undang-undang. Sejauh ini, Geert Wilders sendiri tidak ambil pusing. Ia menyebut sikap perdana menteri Balkenende sebagai ketakutan kabinet terhadap Islam. Geert Wilders, mungkin bisa saja tak menghiraukan pendapat dan keberatan dunia Islam. Namun, aksinya ini akan dilihat dunia Islam sebagai bentuk pelecehan. Fakta terjadinya boikot dalam festival film anak-anak di Kairo, mungkin baru babak awal konflik antara dunia Islam dengan Belanda. Semuanya tergantung pada Geert Wilders dan Belanda sendiri |
Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar